Kalangan ekonom menilai kocok ulang susunan menteri Kabinet Presiden Joko Widodo di akhir masa jabatan tak akan berefek signifikan terhadap kinerja perekonomian Indonesia. Mereka justru khawatir reshuffle ini memberikan sentimen buruk.
Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri tidak melihat adanya urgensi dari pergantian menteri kali ini. Dia menilai pergantian menteri di ujung masa pemerintahan justru bakal makin menimbulkan ketidakpastian.
“Ini takutnya malah hanya menambah kompleksitas yang terjadi pada saat ini,” kata Yose Rizal di kantornya, Jakarta, Senin, (19/8/2024).
Yose menjelaskan kompleksitas yang dimaksud adalah kerap tidak kompaknya para menteri dalam membuat peraturan. Dia menyinggung polemik Peraturan Menteri Perdagangan tentang impor yang membuat sejumlah menteri saling menuding.
Karena hal tersebut, Yose menilai pergantian menteri kali ini justru akan lebih berdampak buruk terhadap keyakinan investor. Dalam masa jabatan yang singkat, dia yakin menteri tersebut tidak bisa berbuat banyak.
“Yang ada malah mungkin pengaruh-pengaruh yang tidak diinginkan terjadi karena tidak adanya kepastian,” kata dia.
Rizal menilai para menteri bisa saja membuat sebuah peraturan yang positif buat perekonomian. Namun, kata dia, peraturan itu tak akan berdampak positif mengingat masa jabatan yang mereka emban hanya sebentar dan ada kemungkinan aturan itu akan dirombak.
“Regulasi yang mereka keluarkan mungkin positif mendorong perekonomian, tapi tidak akan terlalu positif,” kata dia.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo baru saja mereshuffle sejumlah menteri dalam kabinetnya. Reshuffle ini dilakukan ketika masa jabatan Jokowi akan berakhir pada 20 Oktober 2024.
Menteri sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia ditunjuk menjadi Menteri ESDM menggantikan Arifin Tasrif. Selanjutnya Jokowi mengangkat Rosan Roeslani menjadi Kepala BKPM menggantikan Bahlil.
Selain itu, Jokowi juga mereshuffle Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan mengangkat Supratman Andi Atgas.
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies Bhima Yudhistira mempertanyakan motif di balik reshuffle ini. Menurutnya, apabila reshuffle dilakukan hanya karena motif politik tentu akan berdampak buruk pada keyakinan investor.
“Justru menurunkan ekspektasi investor terhadap prioritas ekonomi yang dipegang oleh profesional,” kata dia.