Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan transisi pemerintahan di era Presiden Prabowo Subianto berjalan lancar. Transisi ini terkait dengan tata kelola anggaran di kementerian baru.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengklaim pihaknya telah menyusun tata kelola, bagaimana transisi ini bisa berjalan lancar. Kemenkeu bahkan sudah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.90/2024 untuk mengatur transisi ini.
“Dalam PMK ini, kita atur kode bagian anggaran langsung diberikan, jadi seluruh K/L (kementerian/lembaga) baru dapat kode BA. Sudah dapat secara otomatis dan mulai jalan,” tegas Suahasil dalam Konferensi Pers APBN 2024, Rabu (11/12/2024).
Kemudian, kementerian dan lembaga (K/L) yang merupakan hasil pecahan K/L lama tetap mendapatkan pendampingan dari instansi lamanya atau K/L induk. Sistem pengampuan ini mengatur tidak hanya pembagian anggaran, tetapi juga aset dan kantor K/L hasil pecahan tersebut. Pengaturan ini, kata Suahasil, sudah rampung.
“Dapat kita katakan saat ini seluruh pemecahan anggaran pemisahan DIPA 2024, bukan 2025, ya pemecahanya aset dan kantor sudah rampung dengan demikian kita pastikan seluruh K/L, pengampu K/L baru akan dapat selesaikan tahun anggaran 2024 dan siapkan laporkan keuangan K/L 2024 yang tetap akan diaudit BPK,” paparnya.
Dengan pengaturan ini, maka periode transisi tata kelola K/L tetap terjaga, baik ketersediaan anggaran dan barang, serta penerimaan negara, termasuk PNBP.
“Periode transisi berjalan dengan baik dan akhirnya tutup 2024 tetap dengan baik untuk audit 2025,” katanya.
Kemudian untuk anggaran 2025, Suahasil menegaskan penyerahan DIPA 2025 sudah dilakukan. K/L baru dipastikan akan siap bekerja mulai Januari 2025.